Apa Sih Maksudnya Wajib Foto?
Mulai 14 Juli 2025, Perum Bulog menerapkan syarat anyar: setiap warga yang membeli beras dari program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) harus difoto saat transaksi. Foto ini harus diunggah ke aplikasi Klik SPHP, sebagai bukti yang sah bahwa pembelian benar-benar dilakukan oleh orang yang bersangkutan X (formerly Twitter)+8Harianjogja.com+8Bisnis.com+8.
Tujuan Pengetatan
Foto pembeli ditujukan untuk:
- Mencegah penyelewengan — agar beras SPHP benar-benar sampai ke target masyarakat, bukan disalahgunakan oleh oknum tertentu Pikiran Rakyat KoranPikiran Rakyat Koran+2Bisnis.com+2Harianjogja.com+2.
- Mendokumentasi pembelian — jadi ada bukti otentik jika suatu saat dilakukan audit atau pemeriksaan Harianjogja.com+1Bisnis.com+1.
Batasan dan Persyaratan Pembelian
- Maksimal pembelian: 2 kemasan @5 kg (total 10 kg per orang).
- Tidak boleh dijual kembali oleh pembeli.
- Pengecer wajib menyertakan foto pembeli dan data diri (KTP, izin usaha) ke aplikasi.
- Pengecer harus membuat surat pernyataan siap diproses hukum jika melanggar aturan CNBC Indonesia+8Harianjogja.com+8Bisnis.com+8.
Sanksi Hukum Jika Menyalahgunakan
Berdasarkan UU No. 18/2012 tentang Pangan, pelanggaran penyaluran SPHP bisa dikenakan:
- Denda hingga Rp 2 miliar
- Penjara maksimal 4 tahun X (formerly Twitter)+8Harianjogja.com+8Pikiran Rakyat Koran+8
Penegakan hukum ini dimaksudkan sebagai shock therapy bagi oknum yang mencoba menyalahgunakan bantuan pangan Harianjogja.com+1Bisnis.com+1.
Respon Publik
Meski ada ketentuan foto, masyarakat belum mengeluh karena harga beras SPHP yang sangat terjangkau—hanya sekitar Rp65.000 per 5 kg, lebih murah dari harga eceran normal yang di atas Rp70.000 X (formerly Twitter)+8Harianjogja.com+8BULOG+8.
Penyaluran Hingga Juli 2025
Hingga Juli 2025, total distribusi SPHP telah mencapai 214 ton, dengan 37,38% melalui pengecer dan sisanya lewat pemerintah daerah atau program pangan murah (GPM) Pikiran Rakyat Koran+2Harianjogja.com+2Bisnis.com+2.
📝 Kesimpulan
- Kebijakan foto pembeli beras SPHP adalah langkah ketat untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
- Ada pembatasan jumlah, identifikasi diri, dan sanksi tegas jika melanggar.
- Publik menyambut baik karena harga sangat bersaing.
- Sistem yang transparan dan terdokumentasi ini bisa membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pangan pemerintah.
